Selasa, 29 Januari 2013

SISRENBANGDA


(Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)
Kabupaten Kotawaringin Barat


 
BAB I 
PENDAHULUAN

1.   LATAR BELAKANG

Kebutuhan terhadap pembentukan sistem Good Governance pada beberapa tahun ini adalah sangat tinggi. Hal ini belajar dari pengalaman akibat banyaknya organisasi yang memiliki kinerja yang sangat tidak menggembirakan. Disamping itu, tidak efektifnya perangkat hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan organisasi telah menjadi titik sentral perhatian banyak akademisi dan praktisi untuk melakukan penataan terhadap sistem good governance.
Tidak menggembirakannya kinerja organisasi dan tidak efektifnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada tidak saja melanda pada organisasi bisnis tetapi juga organisasi pemerintah.  Sehingga keinginan untuk membangun sistim good governance telah mendorong  pembangunan standar-standar akuntansi dan keuangan untuk pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan cara pembentukan ataupun revitalisasi organisasi profesi sektor publik.
Sesuai dengan literatur good governance, perangkat hukum dan penegakkan hukum adalah prasyarat terbangunnya suatu good governance. Dengan segala hambatan dan keterbatasan yang kita miliki, semangat untuk membangun  dengan berbasiskan good governance masih terus hidup hampir di segenap organisasi apakah itu organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Dalam perspektif keuangan khususnya institusi pemerintah, reformasi sudah mulai dibangun dengan dikeluarkannya beberapa landasan hukum, pengenalan perangkat tekhnologi untuk mempercepat proses organisasi dan pengenalan serta kewajiban untuk menerapkan sistem organisasi dengan berbasiskan good governance kepada institusi pemerintah.
UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, meliputi:
1)    Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2)    Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3)    Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4)    Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
5)    Consensus orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6)    Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7)    Efficiency and Effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8)    Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9)    Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.
Dari sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan value for money (economy, efficiency, dan effectiveness).
Perubahan total dalam proses dan struktur serta content penganggaran pemerintah baik dalam APBN dan APBD maupun Akuntansi merupakan dua produk utama untuk membangun sistem organisasi yang berbasiskan good governance. Namun demikian, dua produk reformasi keuangan ini akan tidak optimal jika tidak di imbangi oleh kesiapan sumber daya manusianya untuk menerima dan mengimplementasikan produk reformasi keuangan tersebut. Disamping kesiapan dan kompetensi serta didukung oleh budaya organisasi yang kondusif, faktor kualitas perencanaan organisasi juga harus mampu di bangun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem organisasi berbasiskan good governance. Dengan sistem perencanaan yang terarah dan perangkat hukum yang memadai,  maka pengelolaan sumber daya organisasi khususnya sumber daya ekonomi dapat dipertanggungjawabkan secara adil dan terbuka.
Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah saat ini, prinsip dasar atau asas-asas perencanaan daerah, keuangan sektor  pubik juga mengalami perubahan paradigma. Paradigma baru dari prinsip pengelolaan anggaran publik dimaksud adalah transparansi, efesiensi, efektif, akuntabilitas dan  partisipatif.
Prinsip ini harus tercermin dalam setiap implementasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Apakah itu dalam konteks penyerapan aspirasi ataupun dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan anggaran dan manajemen keuangan daerah menjadi tuntutan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah guna mewujudkan good governance, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (APBD) yang baik dan benar merupakan sesuatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan dihindari.
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud tiadak akan efektif apabila keliru dalam menentukan arah kebijakannya.
Selain kedua Undang-Undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan perencanaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk merencanakan pembangunan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

2.   INDIKASI PERMASALAHAN

Setiap Pemerintah Daerah selalu dihadapkan pada permasalahan dalam menjalankan perencanaan pembangunan daerah. Mulai dari masalah yang sangat sederhana sampai pada masalah yang cukup kompleks. Semua itu membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih mendalam agar masalah tersebut dapat teratasi.
Adapun masalah yang dapat diidentifikasikan adalah :
  1. Pada zaman yang dituntut serba cepat dan tepat dalam menyajikan data, perencanaan sektor publik pun tidak bisa terhindar dari kemajuan teknologi informatika
  2. Masih kurang jaminan akan tempat penyimpanan data-data usulan dengan  aman dari berbagai macam gangguan, seperti data itu hilang ataupun mungkin rusak karena rayap misalnya, karena data telah lama tersimpan dalam lemari penyimpanan berkas, meskipun ada data yang sebagian tersimpan di dalam komputer.
  3. keakuratan dan akuntabilitas pengolahan data perncanaan daerah. Pengolahan data yang matang akan mempermudah mendapatkan struktur laporan perencanaan yang bisa dipertanggungjawabkan.

3.   MAKSUD TUJUAN DAN MANFAAT

Pekerjaan ini dimaksudkan untuk memudahkan perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan APBD selama periode tertentu.
Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan ini adalah agar pengelola data perencanaan daerah dapat melakukan analisa capaian, monitoring/pengawasan kerja dan meningkatkan kinerja pelaksanaan APBD.


4.   RUANG LINGKUP

4.1.      Pengumpulan Data dan Identifikasi Data Perencanaan
Pada kegiatan ini data dikumpulkan kemudian di identifikasi guna mendapatkan informasi yang dapat di pakai sebagai dasar penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA). Data yang di kumpulkan dan di identifikasi berupa laporan fisik yang di dapat dari laporan dalam periode tertentu maupun melalui wawancara langsung dengan pelaksanan penyusunan perencanaan.  

4.2.      Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)
Kebutuhan perangkat keras untuk Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) terbagi kedalam tiga bagian; kebutuhan Server, kebutuhan Client/user, dan media peghantar data. Komputer yang akan di pakai sebagai Server harus memiliki spesifikasi perangkat keras yang lebih tinggi dengan yang di pakai sebagai Client/User. Media penghantar data disesuaikan dengan keadaan gedung tempat pengolahan data. Bila komputer Server di letakan satu ruang dengan User, maka cukup kabel data di pakai sebagai media penghantar. Sebaliknya Bila komputer Server terletak terpisah dengan user, maka media Wireless dapat di pakai sebagai media pengahantar data.

4.3.      Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)
Sistem operasi yang digunakan oleh Server maupun Client adalah Windows. Meskipun banyak sistem operasi yang beredar di pasaran, namun pada Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) ini di apakai sistem operasi Windows, dengan alasan sistem operasi inilah yang banyak dipakai di indonesia.
Kebutuhan perangkat lunak pada komputer Server memiliki spesifikasi yang berbeda dengan komputer yang di pakai User. Pada komputer Server harus di instal sistem operasi yang memiliki fitur Multi User agar pada waktu pengaksesan data secara bersama-sama tidak mengalami kendala ataupun gangguan yang berarti. Sedang pada komputer client/User cukup di instal sistem operasi yang dapat mengakses jaringan.



BAB II 
GAMBARAN UMUM


2.1      Pengertian Sistem

Sering kita mendengar kata sistem dalam kehidupan sehari-hari, misalkan saja perancangan sistem, analisa sistem. Begitu juga dalam suatu badan sering dipergunakan istilah-istilah seperti sistem distribusi, sistem produksi, sistem inventori, sistem penggajian dan sebagainya.

Pengertian sistem menurut beberapa ahli adalah :
a.  Menurut Lukas dalam bukunya (Sistem Informasi Manajemen)  menyatakan bahwa:
    “Sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variable-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu” (Wahyudi Komorotomo dan Subandu Agus Margano, 2001: 8).
b.  Menurut Tavri D.Mahyuzir mengatakan bahwa:
    “Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan      bertanggung jawab memproses masukan (input) sehingga menghasilkan keluaran (output)” (Tavri D.Mahyuzir, 1997: 1).
c.  Menurut Jerry FitzGerald, Ardaf Fitz Gerald dan Waren D.Stallings,Jr menyatakan :
    “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpil bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu” (Jogiyanto H.M, 2001:1).

Dari pengertian dan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa “Sistem adalah mengandung arti kumpulan, unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan”.

2.2      Pengertian Pengolahan Data


Data berasal dari kata “Datum” yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungan dengan kenyataan yang dapat digambarkan dengan simbol, angka, huruf dan sebagainya. Data menurut Drs.Jhon J.Longkutoy (“Pengenalan Komputer”, MutiaraSumber Widya,
Jakarta,1996: 69) mengatakan bahwa “Data adalah suatu istilah majemuk dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol, gambar, angka, huruf yang menunjukan suatu ide, objek, kondisi atau situasi dan lainnya”. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa “Data adalah merupakan fakta atau bagian dari fakta yang belum tersusun yang mempunyai arti yang dihubungkan dengan kenyataan yang benar-benar terjadi, Fakta dapat dinyatakan dengan gambar (grafik), kata-kata, angka, huruf dan lain sebagainya”.
Pengolahan data adalah segala macam pengolahan terhadap data atau kombinasi-kombinasi dari berbagai macam pengolahan terhadap data untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan dapat segera dipakai. Menurut Jogiyanto H.M “Pengolahan Data adalah manipulasi dari data kedalam bentuk yang lebih berguna berarti.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “Pengolahan Data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan masukan berupa data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan sesuai dengan yang direncanakan.

2.2      Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sedangkan Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas:
a.    RPJPD,
b.    RPJMD,
c.    Renstra SKPD,
d.    RKPD, dan
e.    Renja SKPD.
Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.


Berikut gambaran alur data Musrenbang RKPD :

Berikut gambaran hubungan antara Aplikasi Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah :



BAB III
METODOLOGI

3.1        Metode Pengolahan Data
Proses pengolahan data diawali dengan :
1.    Metode Studi Literatur
Pengkajian terhadap informasi-informasi proses perencanaan di peroleh dengan cara studi literatur pada bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah perencanaan APBD.
2.    Metode Studi Lapangan
Data diperoleh dengan cara diskusi bersama dengan pengambil kebijakan dan pegawai yang melaksanakan proses perencanaan maupun dengan mengumpulkan contoh-contoh dokumen yang telah dipakai dalam pelaksanaan perencanaan APBD.
   
3.2    Analisa Data
Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode peenyusuan aplikasi, Maka untuk mengembangkan pengolahan data Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA), digunakan analisa data. Analisa merupakan salah satu unsur pentahapan dari keseluruhan pengembangan sistem komputerisasi.
Dalam hal mengevaluasi terhadap sistem pengolahan data yang sedang berjalan secara luas dan logis, analisa sistem yang dibentuk hendaknya mengikuti tahapan yang terdiri dari :
1.  Menentukan objek atau sistem yang akan dikembangkan.
2.  Mempelajari organisasi yang terkait.
3.  Menganalisa hasil atau output yang telah ada dengan menentukan   kegunaan bagi sistem yang sedang berjalan.
4.  Mempelajari sistem yang telah berlangsung.

3.3    PENDEKATAN PEKERJAAN
3.3         PELAKSANAAN PEKERJAAN
3.3.1            Tahapan Pekerjaan
¨           Mobilisasi Tenaga Pendukung
Adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberdayakan beberapa tenaga pendukung sesuai kebutuhan. Di dalam tahap ini pula dilakukan pembekalan awal kepada tim kerja berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan hasil yang harus dipersiapkan oleh tim kerja. Penugasan secara resmi dilakukan oleh pimpinan kepada para tenaga pendukung dengan harapan untuk memelihara komitmen dalam tugas.

¨           Penyiapan Laporan Pendahuluan
Adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan materi laporan pendahuluan. Laporan pendahuluan merupakan indikator kemajuan pekerjaan pada tahap awal setelah kontrak kerjasama ditandatangani. Melalui Pimpinan Tim Ahli (Team Leader) laporan dikoordinasikan antar anggota tim sesuai dengan keahlian masing-masing anggota tim ahli. Pada intinya laporan ini sebenarnya lebih bersifat pedoman dan rencana kerja untuk menghasilkan out-put.

¨           Diksusi Pembahasan dan Penyempurnaan Laporan Pendahuluan
Adalah kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan/kegiatan untuk membahas hasil penyusunan laporan pendahuluan yang telah diserahkan oleh tim ahli (konsultan). Pembahasan dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan rencana kajian serta dipergunakan untuk menghimpun masukan dari tim teknis proyek guna penyempurnaan hasil laporan. Fokus materi pembahasan akan berkisar antara kejelasan dan klarifikasi out-put serta ketersediaan waktu pekerjaan.

¨           Penyerahan Laporan Pendahuluan
Adalah kegiatan penyerahan laporan pendahuluan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dari hasil pembahasan yang telah dilaksanakan, dan setelah dilakukan perbaikan seperlunya.
Laporan ini juga dipergunakan sebagai indikator kinerja penerima tugas (konsultan). Indikator ini akan menerangkan kualitas pekerjaan konsultan yang bersangkutan.

¨           Identifikasi dan Analisis Data dan Informasi
Mengawali analisis data adalah identifikasi permasalahan yang merupakan kegiatan cukup penting dalam rangka merumuskan permasalahan.
Analisis yang dilakukan merupakan tinjauan atas beberapa aspek yang berhubungan dengan aplikasi Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA), di antaranya adalah;
Ø   Analisis Proses kerja sistem yang berlangsung,
Ø   Analisis aturan perundang-undangan yang berlaku,
Ø   Analisis perangkat keras yanga ada,
Ø   Analisis perangkat lunak yang telah dipasang,

¨           Konsultasi dengan SKPD Terkait
Konsultasi dengan SKPD lain yang terkait ditujukan untuk memperoleh arahan dan masukan dalam rangka penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA).

¨           Penyiapan Kerangka Hasil Kajian
Diperlukan pembahasan yang cukup mendalam sebelum mencapai hasil akhir, maka hasil kajian perlu dirumuskan dalam rangka memberikan masukan (input) kepada proses penyiapan laporan konsep (draft) akhir.

¨           Penyiapan Laporan Akhir
Kegiatan laporan akhir dipersiapkan setelah terlebih dahulu sistem aplikasi disempurnakan sesuai hasil diskusi berupa rumusan rekomendasi yang telah dibahas dan penyesuaian dengan kebijakan.
Rekomendasi harus bersifat berkesinambungan dan merupakan pelengkap atas substansi kajian ini. Substansi dalam rekomendasi akan menyangkut strategi implementasi pedoman dan pendalaman pengkajian serta upaya-upaya sosialisasi.

¨           Penyerahan Laporan Akhir
Laporan Akhir yang telah dipersiapkan melalui serangkaian kegiatan diskusi, penyempurnaan dan pengembangan materi rekomendasi kemudian diserahkan kepada pimpinan pelaksana sebagai bentuk pertanggung jawaban.

¨           Demobilisasi Tenaga Ahli
Penghentian penugasan/berakhirnya masa kontrak kepada para tenaga ahli dilakukan setelah masa kontrak berakhir atau setelah selesainya pekerjaan yang didukung dengan bukti dapat dioperasionalkannya Sistem yang dikembangkannya serta bukti administrasi pendukung lainnya.

3.3.2   Tahapan Administrasi

¨       Penyampaian Berkas Administrasi Tahap I
Hasil pekerjaan tahap I adalah laporan pendahuluan dengan substansinya.

¨       Penyampaian  Berkas Administrasi Tahap II
Hasil pekerjaan tahap II adalah  dokumen Laporan Desain dengan substansinya kepada pemberi tugas yang dilengkapi dengan bukti bahwa Sistem yang disusun sesuai dengan struktur desain yang diharapkan.

¨       Penyampaian Berkas Administrasi Tahap III
Hasil pekerjaan tahap III adalah  dokumen Laporan Akhir dengan substansinya kepada pemberi tugas yang dilengkapi dengan bukti bahwa Sistem yang disusun pada Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) sudah dapat dioperasionalkan sebagaimana tertuang dalam format-format pada laporan akhir.

































BAB IV
PELAKSANAAN PEKERJAAN

a.   Analisis Sistem
Analisa sistem merupakan tahap awal penyusunan sistem. Dengan adanya analisa sistem diharapkan dapat meningkatkan akurasi dalam desain sistem yang akan dibuat.
Permasalahan yang dianalisa adalah:
1.    Tingkat kepuasan yang dapat dipenuhi oleh sistem yang ada. Hal ini berhubungan dengan kebutuhan akan dokumen yang menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan perncanaan.
2.    Tingkat efektifitas backup data yang sudah diterpkan pada sistem. Hal ini berhubungan dengan keamanan data dalam menghadapi berbagai kemungkinan atau berbagai hal yang tidak diinginkan.
3.    Diperlukan atau tidaknya peningkatan keamanan terhadap batas periode laporan. Hal ini berhubungan dengan menutup dan membuka sesi transaksi pada periode tertentu untuk masing-masing satuan kerja yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.
4.    Hasil output sistem baik yang bersifat realtime atau berupa dokumen yang akan dijadikan arsip permanen. Hal ini merupakan bagian informasi yang dihasilkan oleh sistem yang berupa informasi yang sudah tentu berguna.
b.   Desain Sistem
Mendesain sistem, dilakukan berdasarkan analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari proses ini akan terbentuk sistem baru hasil peremajaan yang dapat memenuhi kebutuhan. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses mendesain sistem adalah:
1.     Diagram berjenjang
2.     Diagram konteks
3.     Data flow diagram (DFD)
4.     Entity realitionship diagram (ERD)

Tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
1.   Diagram berjenjang
Diagram berjenjang merupakan langkah awal untuk menentukan desain sistem yang akan dibuat. Dari diagram berjenjang ini dapat ditentukan diagram-diagram berikutnya yang menjelaskan sistem secara terinci.

Pada diagram berjenjang dapat kita lihat bahwa dari Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Kabupaten Kotawaringin Barat telah didapat dua hal pokok, yaitu: Input data Perencanaan dan Pelaporan.

Lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini.









2.   Diagram Konteks
Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Gambaran tentang keseluruhan sistem dapat diuraikan melalui proses ini. Sistem dibatasi oleh boundary atau dapat digambarkan dengan garis putus. Dalam diagram konteks hanya ada satu proses. Tidak boleh ada store dalam diagram konteks.

Secara garis besar diagram konteks berisi gambaran umum sistem yang akan dibuat. Secara kalimat, dapat dikatakan bahwa diagram konteks ini berisi “siapa saja yang memberi data dan data apa saja ke sistem, serta kepada siapa saja informasi dan informasi apa saja yang harus
dihasilkan sistem.
Jadi, yang dibutuhkan adalah:
-      Siapa saja pihak yang akan memberikan data ke sistem;
-      Data apa saja yang diberikannya ke sistem;
-      Kepada siapa sistem harus memberi informasi atau laporan; dan
-      Apa saja isi atau jenis laporan yang harus dihasilkan sistem.
Pada Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA), bisa kita lihat bahwa ada beberapa entity yang berkaitan langsung dengan proses yang ada. Gambar di bawah ini akan menjelaskan diagram konteks yang ada pada Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA).


Diagram konteks



Flowchart Login User
 






















3.   Data Flow Diagram (DFD)
Data Flow Diagram adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, dimana data tersimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut dan interaksi antara data tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut (Andri Kristanto, 2003 : 55 ).
Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir ataupun lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan (Jogiyanto, HM, 2005 :700).


DFD Level 0


 















DFD Level 1


 








DFD Level 1 Proses 1/1
 















DFD Level 1 Proses 1/2
 















DFD Level 1 Proses 1/3


 















DFD Level 1 Proses 1/4
 















DFD Level 1 Proses 1/5


 
















DFD Level 1 Proses 1/6
 















DFD Level 1 Proses 1/7
 















DFD Level 2 Proses 1


 















DFD Level 2 Proses 2


 















4.   Entity Realitionship Diagram (ERD)
Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan hubungan antara objek data. ERD adalah notasi yang digunakan untuk melakukan aktivitas pemodelan data. Atribut dari masing – masing objek data yang ditulis pada ERD dapat digambarkan dengan deskripsi objek data (Rekayasa Perangkat Lunak, Roger S. Pressman, Ph.d, 2000).

ERD : Data

a.    ERD DATA
 



















5.   erd






























 





























b.   ERD RPJMD


















 







































 















c.    ERD Musren Kecamatan













 














































 



















d.   ERD Forum SKPD









 
































 







































e.   ERD Musren Kabupaten


















 








































 










f.    ERD Pasca Musren Kabupaten









 





















 

















g.    ERD KUA-PPAS













 
























ERD : Kompilasi
a.    Kompilasi Musren Kecamatan








 
















b.   Kompilasi Forum SKPD








 
















c.    Kompilasi Musren Kabupaten


 
















d.   Pasca Musren Kab








 
















e.   KUA-PPAS


 
















f.    Kamus Data ERD


 















6.   Peningkatan Pengamanan Data (backup)
Untuk menjaga kelancaran dalam proses penatausahaan diperlukan adanya jaminan bahwa data yang sudah ada tidak hilang dalam menghadapi kondisi apapun. Untuk menjaga hal tersebut diperlukan suatu fasilitas yang memadai dalam pengamanan data (backup). Secara manual, backup data sudah tersedia dalam aplikasi tetapi alangkah lebih efektifnya apabila backup data dilakukan secara otomatis.

Salah satu solusi dalam menghadapi hal tersebut adalah melakukan replikasi data dengan menggunakan 2 (dua) buah komputer yang keduannya sudah terinstal software yang menangani database yang dipakai oleh aplikasi.

Replikasi adalah duplikasi data dari database sumber dalam hal ini disebut master ke database lainnya atau juga disebut slave dalam suatu jaringan. Disamping sebagai backup otomatis, salah satu tujuan replikasi adalah untuk mengurangi beban dari server dalam pengaksesan data untuk dibagi ke komputer-komputer lain.




















Hub penghubung
 

Primary Server
 


Secondary Server